Dampak Hebat Perekonomian IKN Nusantara,Perpuataran Uang di Jakarta akan Pindah ke Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO – Ibu Kota Indonesia akan segera pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara d Kalimantan Timur.

Perpindahan ini akan berdampak pada perputaran ekonomi di Jakarta.

Baik APBD Jakarta, APBN untuk Jakarta, hingga belanja pemerintah yang berpindah ke Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi menargetkan IKN akan menjadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan akan ada perubahan yang terjadi di Jakarta usai tak menyandang status Ibu Kota.

Meski menurutnya belum begitu banyak pengaruhnya dalam jangka pendek.

Pengaruh yang mungkin akan terasa dari sisi konsumsi pada pegawai pemerintah yang pindah ke IKN.

Selain itu, Tauhid menyebut anggaran belanja pemerintah pusat juga akan berkurang di Jakarta.

“Yang akan signifikan ke depan secara berangsur-angsur adalah perputaran uang dari anggaran pemerintah pusat yang beredar di wilayah Jakarta itu lama kelamaan akan bergeser ke IKN,” ucapnya belum lama ini.

“Misalnya penyelenggaraan meeting (rapat) dan lain-lain, yang tadinya di Jakarta bertahap akan dilakukan di Kalimantan Timur (Kaltim),” imbuhnya.

“Ibu Kota baru otomatis mengubah potensi ekonomi, terutama sektor akomodasi hotel dan restoran jadi berkurang walaupun tidak drastis,” lanjut Tauhid.

Proses pemindahan ibu kota negara dan akan terasa pengaruhnya yang cukup besar butuh puluhan tahun lagi.

“Kalau kita lihat pengalaman negara lain yang melakukan pemindahan pasti dampaknya akan ke ekonomi,” ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran Aparatur Sipil Negara (ASN), ketika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur otomatis belanja ASN dan konsumsi rumah tangga mereka di Jakarta akan berkurang.

Ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa di Jakarta turun dan membuat perekonomian Jakarta juga akan turun.

Selain itu, efek kedua adalah belanja penyelenggara pemerintahan.

Karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan biasanya ada banyak kegiatan-kegiatan yang digelar oleh instansi-instansi pemerintahan.

Sehingga sektor jasa pertemuan, kemudian penyelenggaraan seminar-seminar, dan beragam kegiatan yang tidak hanya melibatkan ASN pusat, tetapi juga melibatkan ASN seluruh Indonesia.

Ketika pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan Timur, memang wilayah tersebut akan berkembang.

Tetapi efek terhadap sektor jasa, hotel, katering makanan, produksi dan sebagainya di Jakarta sebagai wilayah eks-ibu kota yang dipengaruhi oleh belanja anggaran pemerintah akan terdampak.

“Ini yang menurut saya memiliki efek tidak hanya terhadap Jakarta.

Namun juga berdampak pula terhadap daerah-daerah yang menyumbang produk barang dan jasa dari wilayah-wilayah sekitarnya.

Seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah,” kata Tauhid Ahmad.

Dampak yang ketiga yakni terhadap sektor bisnis.

Sektor ini juga bakal terdampak akibat pemindahan ibu kota karena banyak sektor-sektor bisnis yang berhubungan dengan pemerintahan sebagai mitra kerja.

Tidak hanya sektor penyedia jasa, tetapi sektor penyedia infrastruktur, penyewaan ruang perkantoran, dan sebagainya.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur otomatis akan berdampak terhadap lingkungan bisnis.

Di mana mau tidak mau sektor-sektor bisnis yang ada di Jakarta pada akhirnya akan ikut pindah ke Kalimantan Timur.

Anggaran yang Sudah Dikucurkan

Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp4,3 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Anggaran tersebut dikeluarkan pemerintah sejak awal Januari hingga akhir Maret 2024, di mana secara keseluruhan tahun ini sebesar Rp39,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, alokasi anggaran IKN pada tahun 2022 lalu sebesar Rp 5,5 triliun.

Jumlah itu kemudian naik di tahun 2023 sebesar Rp 27 triliun dan di tahun ini sebesar Rp 39,6 triliun.

“Pelaksanaan hingga 1 April atau akhir Maret baru Rp 4,3 triliun dari Rp 39,6 triliun.

Ini artinya baru 11 persen atau 10,9 persen,” tutur Sri Mulyani yang ditulis kembali pada Kamis (2/5/2024).

Menurutnya, anggaran Rp 4,3 triliun tersebut terbagi pada dua sektor.

Pertama, klaster infrastruktur yang sudah terealisasi Rp 2,3 triliun atau 6,4 persen dari pagu.

Pada klaster ini, anggaran dikucurkan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta gedung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

“Pembangunan tower rusun ASN, pembangunan Jalan Tol IKN dan jembatan IKN, Bandara VVIP, Rumah Sakit IKN.

Penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP dan Pengendalian Banjir IKN,” tegasnya.

Sementara untuk klaster non infrastruktur, realisasi anggaran hingga akhir Maret sebesar Rp 2 triliun atau 65,5 persen dari pagu yaitu sebesar RP 3,1 triliun.

Anggaran tersebut untuk perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan.

Lalu sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan kementerian lembaga.

“Kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi. Dukungan pengamanan Polri dan operasional OIKN,” ungkap Sri Mulyani.

Progres Pembangunan IKN Terbaru

bu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur ditargetkan menjadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 ini.

Presiden Jokowi sudah meneken UU Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ.

UU DKJ membuat status kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, hilang.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga akan memimpin langsung Upacara 17 Agustus di Istana Presiden yang baru di IKN.

Lantas, bagaimana kesiapan infrastruktur IKN menjadi Ibu Kota Indonesia?

Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) batch 1 jelang pemindahan tahap awal pada Agustus 2024 dilaporkan telah mencapai 80 persen.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastrujtur IKN, Danis H. Sumadilaga mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus merampungkan sarana infrastruktur penunjang pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar pada 17 Agustus 2024 di IKN.

“Istana Presiden itu sudah 63 persen, kalau Kantor Presiden sudah 82 persen, ya rata-rata (keduanya) sekitar 70 persen,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/4).

Lebih lanjut, jaringan badan jalan di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau tepatnya di sekitar sumbu kebangsaan saat ini tengah dilakukan pengaspalan. Progresnya juga telah mencapai 80 persen.

Sementara itu, proses konstruksi rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) di IKN saat ini progresnya telah mencapai 40 persen.

“Rusun ASN sedikit terlambat, tapi 1 persen-2 persen saja. Karena kan kemarin pada libur (Lebaran). Keseluruhan rata-ratanya sudah 40 persen.” tambah Danis.

Rinciannya, rumah susun Polri progres kinstruksinya sudah mencapai 42 persen, rumah susun ASN 2 sebesar 30 persen dan rumah susun ASN 3 sebesar 32 persen. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Ekonomi Jakarta Tergerus, Ahmad Tauhid: Ada Tiga Dampaknya