Dalil Presiden Nepotisme di Momen Pilpres Dianggap MK Tidak Beralasan Hukum, Apa Kata Jokowi?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi selesai meninjau pelaksanaan arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024). (Sumber: Tangkapan layar Youtube Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo menolak menanggapi putusan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi. Jokowi menilai putusan sengketa Pilpres 2024 bukanlah domainnya.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi disela kunjungan kerjanya di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Senin (22/4/2024).

“Itu wilayahnya MK, wilayahnya MK,” ujar Jokowi.

Sebelumnya dalam persidangan di MK, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan dalil permohonan pemohon perihal intervensi presiden di momen Pilpres 2024 tidak beralasan hukum.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan, calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon Mahkamah membatalkan (mendiskualifiakasi) pihak terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, adalah tidak beralasan menurut hukum,” ucap Arief Hidayat.

Tidak hanya itu, MK juga merespons perihal putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) soal Anwar Usman yang telah melakukan pelanggaran etik berat.

Bagi MK, kata Arief, putusan MKMK tidak bisa serta merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut.

Terlebih, kesimpulan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan mahkamah konstitusi no 141/PUU-XXI/2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakukan putusan mahkamah konstitusi

“Dalam konteks perselisihan hasil Pemilu persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenal keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta Pemilu,” kata Arief.

“Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakaburing Raka selaku calon wakil presiden dari Pihak Terkait dan hasil verifikasi serta penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.”