Dag Dig Dug Menunggu Megawati,Sikap Politik PDIP terhadap Koalisi Prabowo Diputuskan 24 Mei 2024

TRIBUNKALTARA.COM – Dag dig dug dirasakan para politisi pendukung Prabowo menunggu Megawati Soekarnoputri, sikap politik PDIP terhadap koalisi Prabowo-Gibran diputuskan 24 Mei 2024.

PDI Perjuangan ( PDIP ) akan mengambil dan memutuskan sikap politiknya terhadap koalisi Prabowo-Gibran pada Rapat Kerja Nasional ( Rakernas ) yang akan dilaksanakan 24-26 Mei 2024.

Di mana, bakal diputuskan bahwa partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini bakal di dalam atau mengambil sikap di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu memahami bahwa sikap politik PDIP sangat ditunggu, terutama oleh parpol Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo.

Sebab, hal ini akan mempengaruhi pembagian kursi di kabinet pemerintahan.

“Sikap PDIP pasti ditunggu-tunggulah baik itu kalau buat teman-teman yang ada di dalam pendukung Pak Prabowo kemarin pastinya dag dig dug juga PDIP ini masuk enggak, ya.

Kalau masuk kursi kita berkurang enggak, ya. Kan, begitu,” kata Masinton dalam diskusi Polemik Trijaya FM yang bertajuk ‘Demokrasi Tanpa Oposisi’ secara daring, Sabtu (4/5).

Masinton pun meyakini, bahwa Prabowo sebagai presiden terpilih 2024 akan memilih perhitungan matang untuk menjaga stabilitas pemerintahannya ke depan.

Namun, dia menegaskan bahwa prinsip utama dari PDIP adalah mengutamakan kehendak rakyat dalam mengambil sikap politik.

“Pasti presiden punya pertimbangan lain stabilitas apa segala macam pasti dukungan parlemen dan sebagainya.

Tentu bagi PDIP, politik enggak bisa lepas dari kehendak rakyat harus mengarusutamakan rakyat dalam seluruh aktivitas politik itu,” terang Masinton.

Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP (Istimewa)

Menurut Anggota DPR RI Komisi XI ini, jika berkaca pada proses Pilpres 2024, di mana kekuatan rakyat tidak menjadi arus utama.

Tapi justru, Masinton berpandangan Pilpres 2024 hanya menunjukkan pertemuan dan kesepakatan elite parpol.

“Nah kalau kita lihat hiruk pikuk hari ini, kan, enggak ada itu rakyat di dalamnya semuanya silaturahmi ngomong demi kepentingan bangsa demi ini, ya, oke-oke saja masih tataran normatif.

Maka bagi kita demokrasi bukan sekadar menang kalah, tapi demokrasi bukan berjalan dalam prosedural tetapi demokrasi yang kita perjuangkan tahun 1998 lalu melalui reformasi dan demokrasi yang kita perjuangkan demokrasi yang substantif,” jelasnya.

Sementara itu, Masinton pun punya keyakinan bahwa sikap Ketum Megawati Soekarnoputri merupakan orang yang konsisten dalam bersikap. Sehingga, keputusan akan diambil dengan pertimbangan matang.

“Ibu Mega orang konsisten dalam aspek memperjuangkan demokrasi subtansi bicara keadilan apakah kita sudah melihat Pemilu kemarin.

Apakah di sana kita sudah benar-benar menjalankan demokrasi secara jujur, adil, tepercaya, kan, enggak tapi kita butuh perjuangan panjang memperjuangkan subtansi demokrasi tadi,” tegas Masinton.

Dalam kesempatan itu, Masinton juga menyinggung tentang dua hal yang perlu dilakukan oleh partai politik (parpol) dalam menentukan sikap.

Keduanya yakni komitmen dan konsistensi.

“Sebenarnya ya kalau saya mau ini, tapi lagi-lagi pertimbangan masing-masing partai lah ya. Politik itu mesti perlu komitmen dan konsistensi.

Kalau kita umpama bicara perubahan ya konsisten aja di garis perubahan itu apa aja,” kata Masinton.

PKB di Persimpangan

KETUA DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Daniel Johan menegaskan belum ada keputusan dari pimpinan partainya soal bergabung ke koalisi  Prabowo-Gibran.

Saat ini, kata Daniel, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tengah melakukan safari untuk meminta masukan kepada sejumlah pihak terkait keputusan tersebut.

“Kita mohon izin, mohon waktu ya. Karena saat ini, DPP, Muhaimin Iskandra sedang berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk mendapatkan masukan,” kata Daniel.

Ia berharap pada momentum yang tepat, PKB bisa memutuskan sikap resminya.

Dia mengatakan, Prabowo dan Muhaimin Iskandar memiliki semangat yang sama dalam pertemuan terakhir. Keduanya, kata dia, saling membuka pintu kerja sama.

“Meskipun kita belum bahas begitu detail. Mungkin juga pak Prabowo butuh waktu kan untuk berkomunikasi dengan koalisi 02 ya, jadi ya kita saling memberikan waktu untuk saling mematangkan mana yang terbaik nanti,” tuturnya.

Daniel pun menampik ada perdebatan di antar kader akar rumput terkait posisi PKB.

Maka dari itu, Muhaimin Iskandar ingin mengetahui secara langsung dengan bertemu sejumlah pihak di daerah-daerah.

“Karena bagaimana pun berbagai masukan yang ada masing-masing punya positif punya negatif. Bergabung punya positif banyak, punya negatifnya.

Di luar pun ada positif, ada baiknya. Nah kita lihat nanti yang paling memberikan kebaikan untuk rakyat banyak dan kehidupan bangsa nanti,” pungkasnya.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad meyakini oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya hanya diisi oleh PDIP.

“Saya kira sampai hari ini kalau misalnya (NasDem dan PKB) bergabung. Maka partai yang tersisa kemungkinan besar yang tersisa PKS dan PDIP,” kata Nyarwi.

Tetapi menurutnya yang paling bisa memainkan peran oposisi jelas PDIP.

“Kalau kita lihat track record PKS dua kali mendukung Prabowo dalam Pilpres dan juga kedekatan dengan Prabowo. PKS punya peluang ditarik dalam pemerintahan Prabowo,” jelasnya.

Kemudian ia menyinggung semangat Prabowo untuk merangkul semua pihak.

“Kita bisa simak Prabowo semangatnya merangkul semuanya. Jadi saya kira PKS ini 40 persen masih punya peluang bergabung,” jelasnya.

Menurutnya jika itu terjadi maka oposisi Prabowo-Gibran tinggal diisi oleh PDI Perjuangan. (Tribun Network/ yud)

Baca juga berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News