6 Isu Negatif Menerpa Jokowi di Pilpres 2024,Dimakzulkan,Cawe-cawe Hingga Penguasa Orde Baru

TRIBUNKALTIM.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terlepas dari berbagai serangan yang dilancarkan lawan politiknya di Pilpres 2024.

Walaupun Presiden Jokowi tak ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024, namun Ia tetap menjadi sasaran.

Dulu saat jokowi maju sebagai capres di Pilpres 2019, sejumlah isu serangan politik sangat kritis dan tajam.

Setidaknya ada empat isu yang dituduhkan ke Jokowi saat itu yakni antek-antek PKI, tenaga kerja China, kriminalisasi ulama, dan pro asing.

Tapi kini di Pilpres 2024 isu itu tak muncul lagi, namun tema serangannya berbeda lagi.

Lalu apa saja serangan kepada Jokowi menjelang Pilpres 2024 ini?

Berikut rangkumannya:

1. Jokowi Dimakzulkan

Belum lama ini sejumlah tokoh dan aktivis yang tergabung dalam Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap melanggar Tap MPR Nomor 11 dan UU Nomor 28 tahun 1999.

Mereka sempat mendatangi cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyampaikan wacana pemakzulan ini.

Gayung bersambut isu ini terus menggelinding menyerang Presiden Jokowi. Dikomentari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah politikus PDIP.

Namun pihak Istana Kepresidenan RI melalui Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, angkat bicara.

“Terkait pemakzulan Presiden, mekanismenya sudah diatur dalam Konstitusi. Koridornya juga jelas, harus melibatkan lembaga-lembaga negara (DPR, MK, MPR), dengan syarat-syarat yang ketat. Diluar itu adalah tindakan inkonstitusional,” ujar Ari kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).

Baginya, menyampaikan pendapat, kritik, dan mimpi politik adalah hal yang sah-sah saja di negara demokrasi. Ari kemudian menyinggung sejumlah pihak yang menggunakan narasi pemakzulan presiden di tahun politik.

“Saat ini kita tengah memasuki tahun politik, pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan Presiden untuk kepentingan politik elektoral,” jelas Ari.

Lalu Ari bicara soal tuduhan kecurangan pemilu. Menurutnya, tuduhan itu harus bisa diuji.

“Klaim itu juga harus diuji dan dibuktikan dalam mekanisme yang sudah diatur dalam UU. Berdasarkan UU, Bawaslu dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Ari.

“Jadi, apabila terjadi pelanggaran pemilu, laporkan saja ke Bawaslu,” lanjutnya.

Di tahun politik, kata Ari, Jokowi terus bekerja memimpin pemerintahan sampai akhir masa jabatan.

Ari bersyukur, kepuasan masyarakat kepada Jokowi terus menguat.

“Ini bisa dilihat dari hasil survei dari lembaga survei kredibel, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi masih tetap tinggi, diatas 75 persen. Dukungan rakyat menjadi ‘energi’ untuk menuntaskan program-program prioritas pemerintahan agar dampaknya makin dirasakan oleh rakyat di seluruh penjuru tanah air,” tutur Ari.

2. Menterinya Mau Mundur

Juga diisukan menteri Jokowi satu persatu mengundurkan diri.

Diskenariokan mirip pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Saat itu pemerintahan Soeharto bubar karena menterinya satu persatu mengundurkan diri.

Adalah Pengamat Ekonomi Faisal Basri yang menyerukan sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi mundur.

Seruan Faisal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

“Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

3. Seperti Penguasa Orde Baru

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memeberikan sindiran kepada pemerintah saat ini ‘baru berkuasa bertindak seperti rezim orde baru’.

Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) relawan Ganjar-Mahfud seluruh Pulau Jawa, Senin (27/11/2023) sore.

Megawati awalnya menyebut saat ini ada keadaan dimana penguasa mulai menekan rakyat.

“Kamu (penguasa) musti lihat perundangan bolehkah kamu menekan rakyat mu, boleh kah kamu memberikan apapun juga kepada rakyat mu tanpa melalui perundangan yang ada di RI ini?” kata Megawati di Hall B Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (27/11/2023).

Sindiran Megawati pun dipertegas Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Menurut FX Rudy, perilaku penguasa saat ini lebih dari Orde Baru.

“Oh itu, kalau saya menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru plus,” kata Rudy saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (29/11/2023).

4. Cawe-cawe Kasus E-KTP

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

Saat itu, Setya Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar.

Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya.

“Saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak,” kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis (30/11/2023).

5. Ganjar Beri Rapor Merah

Sebelumnya, rapor merah diberikan Ganjar terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Ganjar hanya memberikan skor di angka 5 atas penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

Ganjar menyebut faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

6. Kritik Food Estate dan IKN

Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan meyoroti kebijakan pemerintahan Jokowi di antaranya pembangunan Ibuk Kota Negara (IKN) Nusantara dan Program Food Estate.

Terkait pembangunan IKN, Anies Baswedan mengatakan proyek tersebut menimbulkan ketimpangan baru.

Dia mengatakan bakal diubah menjadi pendekatan contract farming dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Anies mengatakan alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 6 Serangan Terbaru ke Jokowi Jelang Pilpres 2024: Dulu Dicap PKI, Kini Mau Dimakzulkan