Alasan Sebenarnya PKS Ogah Pakai Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024,NasDem Usung Kader Sendiri

TRIBUNKALTIM.CO – Simak informasi seputar Pilkada Jakarta 2024 terkini.

Tengok alasan sebenarnya PKS ogah pakai Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Sementara NasDem usung kader sendiri.

Ya, Anies Baswedan seperti ditinggal oleh partai pengusungnya di Pilpres 2024.

Lantaran PKS dan NasDem memilih untuk mengusung kadernya sendiri.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Nasdem hampir dipastikan tidak akan mengusung Anies Baswedan pada Pilgub DKI Jakarta 2024.

PKS nantinya akan mengusung kadernya sendiri untuk berlaga pada Piligub DKI Jakarta 2024 mendatang.

PKS menilai tidak lagi mengusung Anies Baswedan karena levelnya telah berbeda.

Anies Baswedan dinilai levelnya sudah tingkat nasional, dan lebih pantas bertarung ditataran Pilpres.

“Anies levelnya sudah nasional,” kata Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri, saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (8/4/2024).

“Kalau sudah maju capres jangan turun lagi maju gubernur,” imbuhnya.

Ada pun, PKS berencana mengusung kader mereka yakni M Sohibul Iman di Pilgub Jakarta.

Untuk diketahui, Sohibul Iman merupakan mantan Presiden PKS yang kini menjabat Wakil Ketua Majelis Syura PKS.

“PKS rencana akan majukan M Sohibul Iman mantan presiden PKS sebagai cagub DKI (Jakarta),” ujar Mabruri.

Sekadar informasi, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno diusung oleh Partai Gerindra dan PKS.

Pasangan Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 setelah di putaran kedua mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat yang diusung oleh PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem.

Nasdem Juga Usung Kader Sendiri

Di sisi lain, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjelaskan maksud pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang lebih memilih Ahmad Sahroni ketimbang Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.

Willy mengatakan bahwa saat ini kandidat bakal cagub yang diusung partainya masih bersifat dinamis.

Sejauh ini, Willy menyebut partainya telah berkomunikasi dengan PKS dan PKB untuk melanjutkan koalisi perubahan di tingkat provinsi melalui Pilgub DKI.

Sehingga, bursa cagub DKI Jakarta akan dibahas bersama koalisi.

“Nasdem sudah berkomunikasi dengan PKS dengan PKB. Nasdem bersyukur kita hari ini ada stok kader tidak hanya Ahmad Sahroni tetapi ada Wibi Andrino anak muda yang cukup sukses di DKI nih jadi banyak figur lah Nasdem hari ini yang bisa kita jadikan kandidat untuk running dalam kontestasi Pilgub DKJ (Daerah Khusus Jakarta),” kata Willy kepada wartawan, Kamis (21/3/2023).

Adapun dengan Anies, Willy menyebut komunikasi partainya dengan capres yang diusungnya itu berjalan baik.

“Untuk DKJ kita masih brainstorming, 2 hari lalu, bahkan tadi pun Pak Surya buka puasa bersama, kemudian 2 hari lalu masih huka puasa di sini. Silaturahmi berjalan dengsn sangat baik, komunikasi lancar jadi tidak ada kendala apapun,” ucapnya.

Willy menyebut partainya telah memberikan pernyataan sikap terkait Pemilu 2024.

Baik menang atau pun kalah, Willy menekankan partainya hendak mempertontonkan budaya demokrasi menyikapi hasil Pemilu.

“Ini sebuah lompatan bagaimana democratic culture itu dibangun oleh Nasdem. Dalam tradiisi demokrasi kita, orang selalu siapkan pidato kemanangan dan pidato kekalahan dan hari ini Nasdem melakuka. Proses itu secara terbuka, secara open minded, secara dini,” tegasnya.

Dia memahami bahwa dalam pemilu selalu ada residu yang bersinggungan, bahkan tak dapat dipungkiri akan ada konflik fisik.

“Itu hal yang tidak hanya terjadi pada kita, di semua negara di kolong langit ini pemili selalu menyisakan residu dan bagaimana komitmen kita bersama setelah itu mengobati residu itu. Tapi pemilu sebagai sebuah hasil dan sebagai orang yang gunakan demokrasi sebagai mekanisme ‘the only one round in the town’ itu kita terima,” tandasnya.

Ahok dan Anies Paling Diuntungkan 

DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk menghapus aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa berlangsung dalam dua putaran.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat lanjutan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Menyikapi itu, Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai bahwa aturan baru Pilkada Jakarta yang tidak lagi dua putaran menjadikan bursa kandidat cagub dan cawagub Jakarta bakal lebih menarik.

Arifki menilai para kandidat nantinya hanya memaksimalkan untuk menang dari calon lain tanpa harus khawatir dengan persyaratan 50 persen plus satu.

“Pilkada Jakarta tetap menjadi sorotan publik meskipun Jakarta nanti tidak lagi ibukota dan aturannya pilkadanya sama dengan pilkada lain. Karena siapa yang terpilih menjadi gubernur Jakarta bakal tetap berpotensi ikut bursa Pilpres 2029,” ujar Arifki dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (19/3/2024).

Dari nama-nama yang muncul saat ini, Arifki mencatat sejumlah tokoh yang bakal masuk bursa tidak jauh dari nama Anies Baswedan, Riza Patria, Ridwan Kamil, hingga Ahmad Sahroni.

Bahkan, Arifki mengatakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga diperhitungkan.

“Aturan baru Pilkada Jakarta bakal menguntungkan Ahok dan Anies karena lebih populer dibandingkan kandidat lain,” katanya.

Arifki mengatakan mau tidak mau para kandidat bakal memaksimalkan pilkada satu putaran untuk menang.

“Tanpa berharap menjadi kuda hitam dengan melihat peluang kandidat yang kalah di putaran pertama bakal bergabung. Situasi ini tentu menarik melihat situasi Ahok dan Anies di Pilkada Jakarta 2017. Ahok kalah dari Anies di Pilkada putaran kedua,” kata dia.

Meskipun sejauh ini, Arifki menilai Anies masih belum tentu maju di Pilkada Jakarta 2024 karena dinilai turun kelas karena mantan capres.

“Tetapi, politik itu adalah bargaining dan rencana lima tahunan., dan pilihan Anies tidak ada lagi kecuali maju di Pilkada Jakarta agar kembali masuk bursa di Pilpres 2029,” kata dia.

“Politik itu ibarat mengayuh sepeda. Kita harus terus mengayuh agar tidak jatuh. Sepertinya filosofi tersebut tetap menarik bagi siapa saja, terutama mas Anies dan Pak Ahok di Pilkada Jakarta,” tandas Arifki.

Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pemilihan gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) berlangsung 1 putaran.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat panitia kerja (Panja) pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU DKJ di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, usulan Pilgub hanya berlangsung satu putaran datang dari pemerintah.

Supratman menjelaskan, dalam RUU DKJ diatur bahwa pemenang Pilkada adalah peraih suara terbanyak.

“UU DKI sekarang sama dengan pemenang Pilpres 50 persen plus 1. Sekarang di usulan pemerintah tak menyebut 50 persen plus 1. Artinya sama dengan Pilkada lain, suara terbanyak,” kata Supratman.

Dia menegaskan, kesepakatan itu diambil mempertimbangkan adanya pembelahan sosial hingga pembiayaannya.

“Ini tentu sudah pertimbangkan menyangkut soal pembelahan, aspek sosiologisnya, pembiayaannya. Karena kalau sampai 2 putaran seperti 2017. Nah sekarang konsekuensinya, siapa yang menang langsung selesai,” ujar Supratman.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mengatakan, aturan Pilkada ini disesuaikan dengan beberapa daerah khusus lainnya.

“Jadi satu kali pemilihan, pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya,” ungkap Suhajar.

Supratman pun meminta persetujuan dari seluruh anggota Baleg terkait usulan pemerintah tersebut.

“Setuju ya? Setuju?” ucapnya lalu dijawab setuju oleh anggota Baleg.

Dalam rapat Panja ini juga disepakati bahwa Pilkada di DKJ tetap dipilih langsung oleh rakyat. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Alasan PKS Tak Usung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024: Dia Levelnya Sudah Nasional