Di Debat, Mahfud Jawab Cak Imin soal 'No One Left Behind': Itu yang Saya Lakukan

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memaparkan visi dan misi saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Dalam sesi ke-3 debat cawapres, Mahfud MD mendapatkan pertanyaan dengan tema Masyarakat Adat. Mahfud mendapatkan pertanyaan soal strategi pasangan calon memulihkan hak-hak masyarakat adat.

Hal tersebut bukan tanpa sebab, kebijakan agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) sering tanpa persetujuan masyarakat adat.

Akibatnya, sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi, dan permiskinan perempuan adat.

Menjawab hal tersebut, Mahfud memberikan solusi yakni penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Sehingga penegakan hukum sektor SDA bisa berjalan baik.

“Karena kalau jawabannya laksanakan aturan, itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu,” kata Mahfud.

Kata Cak Imin dan Respons Balik Mahfud

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memaparkan visi dan misi saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Merespons jawaban Mahfud, Cak Imin menyinggung soal upaya agar konflik antara proyek pembangunan nasional dengan masyarakat adat tidak terjadi. Dia bicara soal tak meninggalkan siapa pun, masyarakat adat diajak untuk mengambil keputusan.

“Kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satu pun yang ditinggalkan dalam pengambilan keputusan. Libatkan itu masyarakat adat,” kata Cak Imin.

Terhadap jawaban itu, Mahfud mengamini apa yang disampaikan oleh Cak Imin. Dia sepakat, bahwa jangan ada yang ditinggalkan.

“Pak Muhaimin di meja saya itu ada tumblr, tulisannya, “No One Left Behind” Jangan ada satu pun yang tertinggal. Dan itu yang saya lakukan,” kata dia.

“Kalau Bapak tadi katakan, ‘jangan ada yang tertinggal dong, semua dilibatkan’ itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 Pasal UU Wilayah Pesisir justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba, sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kaltim itu 20 ribu orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Lho kalau hutan negara ndak boleh ada penduduk di situ, padahal dia sudah puluhan tahun di situ,” pungkas Mahfud.