Blak-blakan,Politikus PDIP Sebut Jokowi Kader Mbalelo,Layak Dikucilkan dari Partai
TRIBUNSOLO.COM – Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno melancarkan kritikannya akan sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hendrawan Supratikno bahkan terang-terangan menyebut Jokowi masuk dalam kategori kader yang mbalelo atau membangkang dan memberontak.
Supratikno menyampaikan hal itu merespons penilaian pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno.
Sebelumnya, Adi Prayitno mengatakan jika Jokowi adalah tembok tebal bagi PDIP untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Diukur dari AD/ART Partai, Pak Jokowi masuk kategori kader mbalelo,” kata Hendrawan, dikutip dari Kompas.com, Jumat (3/5/2024).
Hendrawan menyinggung apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi terhadap PDIP pada Pilpres 2024.
Menurutnya, Jokowi berseberangan dengan sikap politik PDIP untuk Pilpres 2024.
Adapun PDIP mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan Jokowi diduga kuat mendukung putra sulungnya, Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2.
Hendrawan menjelaskan, PDIP selama ini memiliki cara sendiri menyikapi kader yang membangkan keputusan partai.
“Kader yang demikian cenderung akan dikucilkan,” imbuh anggota Komisi XI DPR ini.
Dirinya juga bisa menilai, apa dilakukan Jokowi pada Pilpres 2024 menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menentukan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut dia, Mahkamah Kehormatan Partai bisa memberikan masukan pada Megawati.
“Mahkamah Kehormatan Partai akan memberi masukan (catatan tentang Jokowi) dalam suatu rapat DPP. Tapi saya lihat Pak Jokowi merasa happy dan digdaya dengan apa yang dilakukannya,” terang Hendrawan.
Dia pun menyebut, apa yang disampaikan Adi Prayitno merupakan pandangan umum bahwa Jokowi menjadi tembok tebal penghalang untuk berkoalisi.
Meski begitu, sekali lagi dia menyampaikan bahwa sikap politik partainya akan diputuskan oleh Megawati.
“Yang disampaikan Mas Adi adalah penilaian umum. Namun dalam politik ada bagian dinamika dan momentum politik yang eksklusif ranah para ketua umum, yang menyisakan ruang kejutan dan ketakterdugaan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Adi Prayitno menilai Presiden Jokowi merupakan penghalang bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, maka selama itu pula PDIP sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Bagaimanapun, Jokowi ini tembok tebal yang akan menghalangi PDI-P berkoalisi dengan Prabowo,” kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (30/4/2024).
Adi menjelaskan, hubungan antar elite harus dilihat dalam kans PDI-P berkoalisi dengan Prabowo.
Dia mengakui bahwa Prabowo memang tidak memiliki persoalan yang serius dengan Megawati Soekarnoputri.
Hanya saja, kata Adi, bukan tidak mungkin PDIP mempertimbangkan bergabung dengan Prabowo usai pelantikan Prabowo sebagai presiden.
Sebab Adi menyebut bisa saja romantisme dan bulan madu antara Jokowi dan Prabowo berakhir ketika serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024 mendatang.
(*)