Rupiah Anjlok, Pemerintah Diminta Diskon Pajak Karyawan hingga Industri

Pegawai menunjukan uang dolar Amerika Serikat dan rupiah di gerai penukaran uang Ayu Masagung di Jalan Kramat Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Pemerintah diminta cepat menangani pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (19/4), kurs rupiah ditutup Rp 16.260 per dolar AS atau melemah 81,00 poin atau 0,5 persen dibandingkan pembukaan.

Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, meminta pemerintah membuat paket kebijakan. Tak hanya untuk masyarakat miskin, paket kebijakan juga diminta untuk kelas menengah. Salah satunya terkait diskon Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan dengan gaji di bawah Rp 10 juta.

“Potongan pajak penghasilan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 10 juta per bulan,” kata Bhima kepada kumparan, Minggu (21/4).

Pemerintah juga disarankan untuk memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal bagi sektor usaha yang terdampak pelemahan kurs rupiah. “(Ini) bisa berbentuk potongan bea masuk barang modal hingga PPh final,” tambahnya.

Selain itu, Bhima juga meminta pemerintah kembali mengalokasikan belanja yang tidak urgent ke anggaran subsidi energi, subsidi perumahan, dan perlindungan sosial. Sebab menurutnya, konflik geopolitik akan menambah tekanan pada masyarakat.

“Mempercepat proses APBN perubahan untuk memastikan terjadi realokasi anggaran ke belanja yang urgent seperti subsidi energi, subsidi perumahan dan perlindungan sosial,” jelasnya.

Bhima pun memproyeksi pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Bahkan, rupiah diprediksi sulit kembali ke angka Rp 15.000 per dolar AS dalam waktu dekat.

“Sepertinya belum bisa kembali ke Rp 15.000 dalam waktu dekat,” ujar Bhima.

Dari sisi sektor riil, pemerintah diminta mengatasi pelemahan dolar AS dengan mengurangi impor bahan pangan. Sebagai gantinya, Bhima bilang, pemerintah harus mendorong produktivitas pangan dalam negeri, menggelontorkan dana ketahanan pangan dan subsidi pupuk yang lebih besar.

“Pemerintah sebaiknya segera luncurkan paket kebijakan yang berisi, mengurangi impor bahan pangan dengan dorong produksi pangan lokal dan alokasi dana ketahanan pangan, subsidi pupuk lebih besar,” kata dia.

Sementara dari segi pangan beras, pemerintah baru saja mengetok penambahan kuota impor beras sebesar 1,6 juta ton. Sehingga kuota impor beras tahun ini yang telah diketok menjadi sebanyak 3,6 juta ton. Angka ini meningkat 17,64 persen dari kuota impor beras 2023 yang sebanyak 3,06 juta ton.

Pelemahan Rupiah Berimbas ke Manufaktur

Proses produksi dan perakitan motor listrik merek ALVA di pabrik berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Foto: ALVA Indonesia

Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat pelemahan rupiah, lanjut Bhima, akan terasa pada industri manufaktur, yaitu kenaikan harga jual produk. Lantaran harga bahan baku, barang modal, dan biaya operasional juga akan meningkat.

“Beberapa perusahaan industri masih menahan penyesuaian harga jual karena margin keuntungan masih bisa dipangkas. Tapi kalau sudah tipis sekali marginnya maka opsinya akan naikkan harga jual. Kenaikan beberapa produk manufaktur diperkirakan jeda 1 sampai 3 bulan sejak rupiah di atas Rp 16.000 per dolar AS,” tutur Bhima.

“Jika terealisasi kenaikan harga akan mempengaruhi daya beli masyarakat terutama jika terjadi di industri makanan minuman, pakaian jadi hingga barang elektronik,” terang Bhima.

Senada dengan Bhima, Peneliti Ekonomi CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet juga menuturkan pelemahan rupiah akan berdampak pada harga jual produk industri manufaktur. Terlebih menurutnya, sebanyak 50 persen barang luar negeri yang masuk ke Indonesia merupakan bahan baku ataupun bahan baku penolong industri manufaktur dalam negeri.

“Kita tahu bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini bisa berdampak juga ke industri dalam negeri melalui transmisi kenaikan harga bahan baku, (lantaran) sekitar 50 persen impor yang terjadi di Indonesia itu diperuntukkan untuk bahan baku kebutuhan industri,” kata Yusuf kepada kumparan pada Minggu (21/4).