Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

foto

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan calon presiden Anies Baswedan, menyebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini berada di persimpangan jalan. Sebab, hingga kini, PKS belum menentukan apakah bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto atau berada di luar pemerintahan.

Anies menyebut, beberapa partai lain sudah menentukan sikap usai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Karena itu, semua pihak saat ini menunggu keputusan PKS.

“Sekarang ada persimpangan jalan baru, kita masuk persimpangan jalan baru. Yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana kita menunggu PKS ambil yang mana,” ujar Anies saat memberikan sambutan dalam acara Halalbihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.

Anies menyebut, PKS adalah salah satu partai yang memegang teguh prinsip konsisten dalam berpolitik. Dia memuji PKS yang konsisten sebagai oposisi dalam 10 tahun terakhir.

Menurut Anies, konsistensi itu menjadi karakter dari PKS. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengapresiasi PKS, baik saat Pilgub 2017, dukungan dalam mengawal kebijakan Pemprov DKI saat Anies menjabat, hingga memperjuangkan saat berada dalam Koalisi Perubahan.

“Kami merasakan betul (perjuangan kader PKS) dari tahun 2016, merasakan karakter khas kader PKS, ketekunan, keteguhan, kerja keras ikhlas, dan siap kerjakan tugas apapun,” kata Anies.

Anies menyebut, perjalanan bangsa masih amat panjang sehingga kontribusi PKS juga makin besar dan dirasakan manfaatnya. Karena itu, dia berharap, apa yang sudah dikerjakan PKS selama ini dapat menjadi untuk ke depan.

“Apresiasi untuk seluruh kader PKS, dan kebersamaan kita tak berhenti saat putusan MK atau penetapan KPU, tapi kebersamaan kita akan terus selama republik ini ada,” kata Anies.

Adapun Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebelumnya mengungkapkan bergabung atau tidaknya PKS dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, ditentukan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro, yaitu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Menurut Syaikhu, sejauh ini belum ada sikap resmi PKS akan menjadi oposisi atau koalisi dengan pemerintahan Prabowo.

“Saya sebagai pelaksana saja. Kalau memang itu, apa pun hasilnya kita eksekusi di DPP,” kata Syaikhu.

Sejauh ini, menurut Syaikhu, di internal partainya belum ada pembicaraan mengenai sikap PKS terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. “Namanya juga ini baru saja diputuskan (Putusan sengketa pilpres oleh MK) juga kan,” ujar Syaikhu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pasangan Prabowo-Gibran, kompetitor yang dihadapi PKS dan Koalisi Perubahan, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu, 24 April 2024. Mantan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, hadir dalam agenda penetapan itu.

Sejauh ini, beberapa partai dari luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran, yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM), telah menyatakan akan bekerja sama dan mendukung pemerintahan keduanya. Di antaranya Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pilihan Editor: Alasan Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS Meski Sudah Disiapkan Karpet Merah