Penundaan Pembelian Jet Tempur Mirage Diharap Tak Terjadi pada Rafale

Jet tempur Rafale.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penundaan pembelian jet tempur Dassault Mirage 2000-5 bekas dari Qatar dengan alasan keterbatasan fiskal memicu pertanyaan terkait kesiapan pemerintah dalam kontrak pembelian jet tempur Dassault Rafale dari Prancis.

“Ini penting untuk dilihat. Jangan-jangan nanti ke depan ini jadi preseden lagi,” kata pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, pada Kamis (4/1/2024).

Menurut Anton, penundaan pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas yang dioperasikan Angkatan Udara Qatar memperlihatkan ketidakcermatan perencanaan dari pemerintah.

“Rafale yang duitnya lebih besar, jangan-jangan kita cuma semangat beli tapi perencanaan kita enggak komprehensif. Tentu sudah enggak menghitung bahwa kemampuan fiskal kita enggak cukup,” ujar Anton.

“Mau ngomong tentang Rafale ini kita sudah siap belum, sudah menghitung belum berapa rupiah pendamping yang dibutuhkan. Jadi penundaan ini bagi saya mengindikasikan ada butuh perbaikan mendasar ketika kita bicara tentang perencanaan,” sambung Anton.

Sebelumnya diberitakan, penundaan pembelian 12 jet tempur Dassault Mirage 2000-5 bekas dari Qatar disampaikan Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar.

“Karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023).

Pembeliaan 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu mulanya untuk menutup kekosongan (gap) kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur TNI AU habis masa pakainya.

Jet tempur Mirage 2000-5 bekas juga disebut sebagai transisi teknologi bagi para penerbang tempur TNI AU sebelum kedatangan pesawat Rafale dari Dassault Aviation, Perancis.

Alhasil, dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama TNI AU.

“Untuk mengisi kekosongan pertahanan udara selama masa menunggu, maka diputuskan melakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama kita, dan ini jalan akhir dan pilihan terbaik yang tersedia saat ini,” kata Dahnil.

Pengadaan pesawat Mirage beserta dukungannya itu dilakukan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, pengadaan tersebut dituangkan dalam kontrak jual beli nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar 733.000.000 euro dengan penyedia Excalibur International dari Republik Ceko.

Pemerintah juga meneken kontrak dengan Dassault untuk pembelian 42 unit jet tempur Rafale. Menurut rencana, pesawat itu akan dikirim bertahap mulai 2026.

Selain itu, pemerintah juga berencana akan membeli 24 unit jet tempur Boeing F-15EX buatan Amerika Serikat.

Pemerintah juga tengah terlibat dalam proyek kerja sama pembuatan jet tempur KFX/IFX dengan Korea Aerospace Industries Ltd., asal Korea Selatan.