Alasan Khofifah Tolak Jadi Menteri Padahal Sudah Menangkan Prabowo dan Gibran di Jatim

TRIBUN-TIMUR.COM – Mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menolak menjadi menteri di kabinet yang akan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Padahal, Ketua Umum Muslimat NU dan politisi PKB itu sudah berkontribusi besar dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Jatim.

Prabowo-Gibran meraih 16.716.603 suara, sementara pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin meraih 4.492.652 suara, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud meraih 4.434.805 suara.

Pasangan nomor urut 2 menang telak di daerah pernah dipimpin Khofifah selama 5 tahun.

Kendati sudah berjasa besar dalam memenangkan pasangan usungan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), namun dia tak tergiur kursi menteri.

Khofifah memilih kembali maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Ada, ada (tawaran). Tapi saya sudah menyampaikan dari awal, saya mohon diberi kesempatan untuk kembali memimpin dan menjaga Jawa Timur,” kata Khofifah saat ditemui acara halalbihalal Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2024).

Khofifah mengaku ingin kembali menjadi gubernur untuk membuat Jawa Timur lebih maju dan lebih hebat.

Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019 ini ingin membibit kualitas SDM Jawa Timur lewat program sekolah taruna yang dijalankannya saat menjabat sebagai gubernur.

Ia menjelaskan, sekolah taruna bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian RI.

Mayoritas siswa di sekolah tersebut merupakan warga Jawa Timur, sedangkan 20 persennya dialokasikan untuk warga di luar Jawa Timur.

“Maka untuk non-Jatim kita beri porsi 20 persen, yang (porsi) lain adalah untuk masyarakat Jatim karena untuk sekolah di taruna-taruna itu kedisiplinannya luar biasa, kualitasnya juga alhamdulillah luar biasa. Dan ini banyak sekali yang kemudian tertarik berminat untuk sekolah di 5 SMA taruna yang ada di Jatim,” tutur Khofifah.

Ia menyebutkan, Jawa Timur juga menerima banyak apresiasi ketika ia menjabat sebagai gubernur.

Misalnya, penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo.

“Insya Allah itu prestasi-prestasi yang mudah-mudahan bisa kita tingkatkan kemanfaatannya untuk masyarakat lebih luas, bukan hanya Jawa Timur,” ujar dia.

Khofifah berencana untuk kembali berpasangan dengan eks wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak pada Pilkada 2024. Saat ini, ia dan Emil tengah berusaha mengkomunikasikan wacana berduet sebagai gubernur dan wakil gubernur itu kepada partai-partai yang mengusung.

“Jadi (saya dan Emil) sama-sama berikhtiar mengomunikasikan dengan partai-partai pengusung. Karena kan saya, Golkar, Gerindra, suaranya lebih besar dari Demokrat, jadi komunikasi sedang dan terus kita lakukan,” ujar Khofifah.

Untuk diketahui, Khofifah dan Emil adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 yang telah menuntaskan masa jabatannya pada 13 Februari 2024.

Keduanya diprediksi bakal kembali maju pada Pilkada Jawa Timur 2024. Terlebih, Khofifah sudah mengantongi rekomendasi dari empat partai politik, yaitu PAN, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.

Kriteria menteri

Terdapat 2 kriteria utama ditetapkan Prabowo dalam memilih kandidat menteri-menterinya dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak, kriteria itu ditetapkan karena Prabowo ingin mendapatkan kandidat menteri yang tepat.

“Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo,” kata Dahnil dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, kriteria kandidat menteri yang ditetapkan Prabowo Subianto adalah integritas.

“Pertama adalah integritas karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” ucap Dahnil.

Menurut Dahnil, kriteria integritas bermakna tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat menteri harus dipastikan berperilaku dan berlaku antikorupsi.

Selain itu, lanjut Dahnil, kriteria kedua calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi, terlepas dari latar belakang partai politik atau profesional.

“Itu tidak ada masalah karena orang partai kan juga banyak sekali yang punya profesionalisme yang tinggi sekali. Banyak ahli keuangan di partai, banyak ahli hukum, punya banyak ahli ekonomi dan sebagainya,” ujar Dahnil.

“Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non-partai, orang-orang pasti banyak yang punya keahlian, why not,” sambung Dahnil mengatakan.(*)