Hasil "Real Count" Pileg DPR RI di Jakarta Data 35,20 Persen: PKS, PDI-P, dan PSI Teratas

Hasil sementara real count Pileg DPR RI di wilayah DKI Jakarta berdasarkan data masuk 35,20 persen di sirus web KPU RI.

JAKARTA, KOMPAS.com – PKS dan PDI-P bersaing ketat dalam Pileg DPR RI di wilayah Jakarta dengan perolehan suara berbeda tipis, berdasarkan hasil hitung sementara real count di situs web KPU.

Berdasarkan data terbaru per Kamis (15/2/2024) pukul 11.01 WIB, data yang masuk baru 35,20 persen atau 10.829 dari 30.766 tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta.

PKS unggul sementara dengan perolehan suara tertinggi, yakni 32.575 suara atau 16,02 persen.

Perolehan suara PKS dalam Pileg DPR RI di DKI Jakarta itu berbeda tipis dengan PDI-P yang meraih 32.008 suara atau 15,74 persen.

Di posisi ketiga, ada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memperoleh 21.542 suara atau 10,6 persen.

Berikut ini hasil perolehan suara sementara Pileg DPR RI 2024 untuk wilayah DKI Jakarta:

1. PKB: 5,75 persen
2. Gerindra: 9,02 persen
3. PDI-P: 15,74 persen
4. Golkar: 8,73 persen
5. Nasdem: 6,49 persen
6. Partai Buruh: 2,08 persen
7. Partai Gelora : 0,71 persen
8. PKS: 16,02 persen
9. PKN: 1,33 persen
10. Hanura: 2,35 persen
11. Partai Garuda: 0,6 persen
12. PAN: 7,1 persen
13. PBB: 0,5 persen
14. Demokrat: 5,87 persen
15. PSI: 10,6 persen
16. Perindo: 2,88 persen
17. PPP: 2,84 persen
18. Partai Ummat: 1,39 persen

Sebagai informasi, untuk bisa masuk ke parlemen di Senayan, partai politik harus melewati syarat ambang batas atau parliamentary threshold.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional.

Ini berarti tidak semua partai politik peserta pemilu bisa melenggang ke Senayan.

Adapun data sementara yang tersaji di dalam web KPU tersebut hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat, dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.