Kini, Pekerja Migran Ilegal Pun Datang dari Orang Berpendidikan Tinggi

Ketua BP2MI saat melakukan sosialisasi soal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin (20/11/2023)

BANDUNG, KOMPAS.com – Pekerja migran ilegal di Indonesia mengalami pergeseran tren pendidikan.

Pada awalnya, pilihan menjadi pekerja migran ilegal terjadi pada kaum berpendidikan rendah, kini pun datang dari mereka yang memiliki pendidikan tinggi.

Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, pergeseran tren tersebut terjadi lantaran beberapa alasan.

Benny menyebut, salah satu kasus yang terungkap adanya PMI ilegal dengan pendidikan tinggi yakni kasus pemberangkatan ke Thailand, Kamboja, dan Myanmar.

“Dulu kan mereka yang menjadi korban PMI ilegal itu seolah-olah buruh kasar berpendidikan rendah.”

“Selain itu mereka buta informasi kalau itu adalah ilegal,” ujar Benny yang ditemui di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (20/11/2023).

Benny mengungkapkan, calon pekerja migran ilegal dengan pendidikan tinggi kerap menyepelekan informasi.

Bahkan, kata dia, tak sedikit dari mereka yang mengetahui bahwa rekrutmen yang diadakan merupakan rekrutmen ilegal.

“Tapi kalau sekarang seperti kasus di Thailand, Kamboja, Myanmar itu justru yang jadi korban itu orang yang memiliki pendidikan tinggi.”

“Bahkan korban ini mengetahui bahwa itu adalah ilegal,” ungkap Benny.

Selain buta terhadap informasi, para korban, lanjut Benny tergiur dengan penghasilan yang tinggi, dan fasilitas pemberangkatan yang disiapkan.

“Namun yang menjadi pemicunya adalah besarnya upah yang ditawarkan. Bahkan mereka berangkat dengan menggunakan pesawat,” tutur Benny.

Benny menambahkan, sasaran wilayah pemberangkatan pekerja migran ilegal pun mengalami pergeseran.

Awalnya, model ini hanya menyentuh kota-kota besar, dan sejumlah daerah, kini wilayah kecil pun menjadi sasaran.

Saat BP2MI menutup akses pintu keluar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui bandara, namun setelah itu pemberangkatan TPPO di pindah ke jalur laut.

“Teori kejahatan itu selalu satu langkah di depan hukum. Jadi apa pun Negara menyiapkan regulasi, proteksi, dan lain sebagainya, sindikat ini selalu mencari celah,” kata Benny.

Melihat hal itu, BP2MI selalu berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) atau Panglima TNI.

Benny menyampaikan, ada pemodal besar yang bisa mengendalikan TPPO. Saat ini, penegak hukum baru hanya mampu menangkap pelaku kejahatan TPPO “kelas teri”, belum menyentuh yang “kelas kakap”.

“Masalahnya, apakah Negara berani menghadirkan hukum agar menyentuh kelas kakapnya?”

“Ini yang kita butuhkan. Kalau hanya menyentuh kelas terinya, saya yakin masalah ini tidak akan selesai.”

“Jadi berbagai cara ini kita sudah paham, tinggal bagaimana Negara benar-benar hadir. Ada pencegahan dari hulu mulai dari sosialisasi proteksi.”

“Ada juga pencegahan di pintu-pintu keluar secara ketat. Ini masalah gampang kok.”

“Sepanjang tidak ada oknum aparat yang terlibat sebetulnya upaya untuk mencegah itu mudah. Apalagi untuk menangkap,” papar Benny.